Akun bank digital dibobol

Tanda-tanda akun Anda dibobol:

• Ada transfer, pembayaran QRIS, atau top up dompet digital yang tidak Anda lakukan.
• Anda menerima notifikasi login, perubahan PIN, atau pendaftaran perangkat baru yang tidak Anda minta.
• Anda tiba-tiba tidak bisa masuk ke aplikasi karena kata sandi atau PIN sudah diganti.

Tanyakan pada diri sendiri tiga hal, karena jawabannya memengaruhi posisi Anda saat mengadu ke bank:

1. Apakah Anda pernah memberikan kode OTP, PIN, atau kata sandi kepada siapa pun, termasuk yang mengaku petugas bank?
2. Apakah Anda memasang aplikasi dari tautan atau file (misalnya file .apk "undangan", "resi paket", "tagihan") sebelum kejadian?
3. Apakah Anda memasukkan data login di situs yang alamatnya bukan situs resmi bank?

Bila jawabannya "ya", tetap laporkan. Ceritakan kronologi apa adanya; menyembunyikan fakta justru melemahkan pengaduan Anda bila nanti terungkap dari log transaksi.

1. Bank wajib bertanggung jawab atas kerugian karena kesalahan atau kelalaiannya

• Pasal 10 ayat (1) POJK 22/2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan: pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang disebabkan kesalahan, kelalaian, dan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan di sektor jasa keuangan dan/atau perjanjian, termasuk yang dilakukan pegawai atau pihak ketiga yang bekerja untuk PUJK.
• Pasal 10 ayat (2): bila PUJK dapat membuktikan adanya keterlibatan, kesalahan, atau kelalaian konsumen, PUJK tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Pasal 10 ayat (3): bentuk tanggung jawabnya dapat disepakati konsumen dan PUJK.
• Artinya, tidak ada jaminan dana pasti kembali. Hasilnya bergantung pada pembuktian siapa yang lalai.

2. Pengaduan Anda wajib ditangani dalam batas waktu

• Pengaduan lisan wajib ditindaklanjuti dan diselesaikan paling lama 5 hari kerja (Pasal 74 ayat (1) POJK 22/2023). Bila bank membutuhkan dokumen pendukung, Anda akan diminta mengadu secara tertulis (Pasal 74 ayat (2)).
• Pengaduan tertulis wajib diselesaikan paling lama 10 hari kerja sejak dokumen diterima lengkap, dan dalam kondisi tertentu dapat diperpanjang paling lama 10 hari kerja lagi (Pasal 75 ayat (1) dan (2)).
• Untuk pengaduan tertulis, bank wajib memberikan bukti tanda terima yang memuat nomor registrasi dan tanggal penerimaan pengaduan (Pasal 73).

3. Bila tidak sepakat dengan hasilnya

• Anda dapat mengadu ke OJK, atau mengajukan sengketa ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) atau ke pengadilan (Pasal 82 ayat (1) POJK 22/2023).
• Dalam gugatan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum, pembuktian ada atau tidaknya unsur kesalahan merupakan tanggung jawab PUJK (Pasal 82 ayat (4)).

4. Perbuatan pelaku adalah tindak pidana

• Penipuan: Pasal 492 KUHP baru (UU 1/2023; dahulu Pasal 378 KUHP lama).
• Penipuan lewat transaksi elektronik: Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU 1/2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE.
• Penggunaan data pribadi orang lain secara melawan hukum: dilarang Pasal 65 ayat (3) UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar (Pasal 67 ayat (3)).

Soal waktu: POJK 22/2023 mengatur batas waktu bagi bank untuk menyelesaikan pengaduan, bukan batas waktu bagi Anda untuk melapor. Namun dana yang sudah ditransfer bisa dipindahkan pelaku dalam hitungan menit, jadi semua langkah di atas sebaiknya dilakukan pada hari yang sama.

Wajib:

1. KTP Anda (IASC meminta pindaian atau foto KTP).
2. Bukti transaksi yang tidak Anda lakukan: tangkapan layar atau mutasi rekening berisi tanggal, jam, nominal, bank dan nomor rekening tujuan, serta nama pemilik rekening tujuan.
3. Kronologi tertulis: kapan terakhir Anda memakai aplikasi secara normal, kapan Anda sadar ada transaksi aneh, dan apa yang terjadi sebelumnya (telepon, pesan, tautan, file yang dibuka).
4. Nomor pengaduan bank dan nama petugas yang menerima.

Pendukung: 5. Tangkapan layar pesan, telepon, situs, atau file yang diduga menjadi sumber pembobolan, beserta nomor telepon atau akun pelaku. 6. Tangkapan layar notifikasi login, perubahan PIN, atau perangkat baru. 7. Tanda bukti laporan polisi dan nomor tiket IASC.

Jebakan 1: Menghubungi "call center" dari hasil pencarian atau media sosial ❌ JANGAN menelepon nomor yang Anda temukan di kolom komentar, iklan, atau akun yang mengaku layanan bank. ✅ YANG BENAR: pakai nomor yang tercetak di kartu atau tercantum di aplikasi dan situs resmi bank. Penipu sering memanfaatkan korban yang panik untuk meminta OTP sekali lagi.

Jebakan 2: Hanya mengadu lewat telepon ❌ JANGAN berhenti setelah menelepon tanpa nomor pengaduan. ✅ YANG BENAR: ajukan pengaduan tertulis dan simpan bukti tanda terimanya. Batas waktu 10 hari kerja dihitung sejak dokumen pengaduan diterima lengkap (Pasal 75 ayat (1) POJK 22/2023).

Jebakan 3: Mengubah cerita ❌ JANGAN menyangkal pernah memberikan OTP atau memasang aplikasi bila Anda memang melakukannya. ✅ YANG BENAR: sampaikan apa adanya. Bank berhak membuktikan keterlibatan konsumen (Pasal 10 ayat (2)), dan log transaksi bisa menunjukkan perangkat serta waktu persetujuan.

Jebakan 4: Membayar "jasa pemulihan dana" ❌ JANGAN mentransfer biaya kepada pihak yang menjanjikan uang Anda bisa ditarik kembali. ✅ YANG BENAR: laporkan sendiri lewat kanal resmi bank, IASC, OJK, dan polisi. Pihak yang meminta bayaran di muka untuk "menarik kembali" dana patut dicurigai sebagai penipuan lanjutan.

Jebakan 5: Membiarkan akses lain tetap terbuka ❌ JANGAN hanya mengurus satu aplikasi. ✅ YANG BENAR: ganti PIN dan kata sandi bank, email, dan dompet digital yang memakai nomor HP yang sama. Hapus aplikasi mencurigakan dan, bila perlu, atur ulang ponsel. Bila nomor HP tiba-tiba tidak menerima SMS, hubungi operator seluler.