PanduHukum

Atome paylater telat bayar

Artikel ini belum diverifikasi oleh ahli hukum (advokat). Materi disusun dan dicek faktual oleh tim PanduHukum dengan kutipan dari sumber resmi, namun belum ditinjau advokat. Gunakan sebagai informasi umum — bukan nasihat hukum. Untuk kasus spesifik, konsultasikan dengan advokat.

1
Langkah 1

🔍 Diagnosis Situasi

Siapa yang sebenarnya memberi pembiayaan?

  • Atome PayLater (cicilan belanja online dan offline) disediakan oleh PT Atome Finance Indonesia, perusahaan pembiayaan yang diawasi OJK. OJK memberlakukan izin usahanya lewat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor KEP-419/NB.11/2021 tanggal 1 Juli 2021, setelah perubahan nama dari PT Mega Finadana.
  • Aplikasi Atome dikembangkan oleh PT Mega Shopintar Indonesia.
  • Atome Card adalah produk lain: kartu kredit co-branded yang diterbitkan PT Bank Mayapada Internasional Tbk. Bila tunggakan Anda ada di Atome Card, yang berlaku adalah aturan kartu kredit bank, bukan aturan BNPL perusahaan pembiayaan.

Nama pemberi pembiayaan untuk tagihan Anda tercantum di perjanjian dan rincian tagihan di aplikasi. Periksa nama itu, karena dari situlah Anda tahu siapa yang wajib menjawab keberatan Anda.

Aturan mana yang berlaku? Karena penyedianya perusahaan pembiayaan, aturan khusus pindar (misalnya batas denda harian dalam SEOJK 19/SEOJK.06/2025) tidak berlaku untuk Atome PayLater. Yang berlaku:

  • POJK 32/2025 tentang Penyelenggaraan BNPL, yang menetapkan bahwa BNPL hanya dapat diselenggarakan oleh bank umum dan perusahaan pembiayaan;
  • POJK 46/2024 sebagaimana diubah POJK 35/2025, serta aturan pelaksananya PADK 2/2026 tentang BNPL bagi perusahaan pembiayaan;
  • POJK 22/2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang berlaku untuk semua pelaku usaha jasa keuangan;
  • isi perjanjian yang Anda setujui.

Akibat telat bayar yang biasanya terjadi:

  1. Denda keterlambatan sesuai perjanjian. Kami tidak menemukan besaran denda di halaman resmi Atome, jadi jangan berpatokan pada angka yang beredar di internet; lihat angka di aplikasi dan minta rinciannya.
  2. Akun dan limit dibatasi, sehingga transaksi baru dengan Atome umumnya tidak bisa dilakukan sampai tagihan dibayar.
  3. Tercatat di SLIK OJK. Lembaga pembiayaan yang memberikan fasilitas penyediaan dana wajib menjadi pelapor SLIK (Pasal 2 ayat (1) POJK 18/POJK.03/2017, sebagaimana diubah POJK 64/POJK.03/2020 dan POJK 11/2024). Riwayat keterlambatan bisa terlihat saat Anda kelak mengajukan kredit ke bank atau lembaga keuangan lain.
  4. Penagihan, oleh Atome sendiri atau pihak ketiga yang bekerja sama dengannya.

Yang BUKAN akibat telat bayar: dipenjara karena tidak mampu membayar. Pasal 19 ayat (2) UU 39/1999 tentang HAM menyatakan tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan alasan ketidakmampuan memenuhi kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Pengecualiannya bila ada tindak pidana tersendiri, misalnya mendaftar dengan identitas palsu.


2
Langkah 2

⚖️ Hak Anda (Dasar Hukum)

1. Hak atas informasi biaya dan denda yang jelas

  • Menurut FAQ resmi OJK atas PADK 2/2026, perusahaan pembiayaan penyelenggara BNPL wajib menyampaikan kepada debitur antara lain tingkat bunga, biaya dan denda keterlambatan, jumlah dan frekuensi cicilan, sumber dana pembiayaan, risiko penumpukan utang dan pencatatan di SLIK, serta hak dan kewajiban debitur.
  • Pasal 60 POJK 22/2023 mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan memberikan surat peringatan kepada konsumen yang wanprestasi sesuai jangka waktu dalam perjanjian. Surat itu memuat antara lain tanggal jatuh tempo, lamanya keterlambatan, sisa pokok, serta denda dan/atau ganti rugi. Gunakan informasi ini untuk mencocokkan angka yang ditagihkan.

2. Penagih pihak ketiga boleh, tetapi tunduk pada aturan yang sama

  • Pasal 61 POJK 22/2023 membolehkan penyedia bekerja sama dengan pihak lain untuk penagihan, dengan syarat antara lain pihak tersebut berbadan hukum dan berizin dari instansi berwenang. FAQ PADK 2/2026 menegaskan penagihan BNPL boleh dilakukan sendiri atau lewat pihak lain asalkan sesuai aturan pelindungan konsumen, dan pelanggaran ketentuan penagihan dapat dikenai sanksi administratif, termasuk pemberhentian pengurus.

3. Cara menagih yang wajib dipatuhi (Pasal 62 ayat (2) POJK 22/2023)

  • tanpa ancaman, kekerasan, dan/atau tindakan yang mempermalukan;
  • tanpa tekanan fisik maupun verbal;
  • tidak kepada pihak selain konsumen (bukan ke keluarga, tetangga, atau kantor Anda);
  • tidak terus-menerus sampai mengganggu;
  • di alamat penagihan atau domisili konsumen;
  • hanya Senin–Sabtu di luar hari libur nasional, pukul 08.00–20.00 waktu setempat.

Penagihan di luar tempat dan/atau waktu tersebut hanya boleh atas persetujuan atau perjanjian dengan konsumen terlebih dahulu (Pasal 62 ayat (3)). Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif oleh OJK (Pasal 62 ayat (4)). Sanksi itu dijatuhkan kepada penyedia, bukan berupa ganti rugi otomatis kepada Anda.

4. Keringanan: hak mengajukan, bukan jaminan dikabulkan

  • Tidak ada ketentuan yang mewajibkan penyedia menyetujui setiap permohonan keringanan atau penjadwalan ulang. Yang bisa Anda lakukan adalah mengajukan permohonan tertulis dengan alasan, bukti, dan usulan jadwal bayar. Keputusan mengikuti kebijakan penyedia.

5. Hak mengadu dengan tenggat jelas (POJK 22/2023)

  • Pengaduan tertulis wajib diselesaikan paling lama 10 hari kerja sejak dokumen diterima lengkap, dan dapat diperpanjang paling lama 10 hari kerja dengan pemberitahuan tertulis sebelum tenggat awal berakhir.

6. Data pribadi dan perlindungan pidana bila penagih melampaui batas

  • FAQ PADK 2/2026 mewajibkan perusahaan pembiayaan membatasi akses data pada kamera, lokasi, dan mikrofon, serta memakai data sesuai tujuan yang disetujui.
  • Menyebarkan data pribadi Anda secara melawan hukum dilarang Pasal 65 ayat (2) UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; ancaman pidananya di Pasal 67 ayat (2).
  • Pesan elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan langsung kepada Anda dilarang Pasal 29 UU 1/2024 (Perubahan Kedua UU ITE); ancaman pidananya di Pasal 45B.
  • Pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan: Pasal 482 KUHP baru (UU 1/2023; dahulu Pasal 368 KUHP lama).

7. Penyedia tetap berhak menagih dan menggugat

  • Utang yang sah tetap wajib dibayar. Bila tidak ada penyelesaian, penyedia dapat menggugat wanprestasi ke pengadilan negeri, termasuk lewat gugatan sederhana untuk nilai gugatan materiil paling banyak Rp500 juta (Pasal 3 ayat (1) PERMA 4/2019). Gugatan perdata berujung pada kewajiban membayar, bukan pidana.

3
Langkah 3

🎯 Ke Mana & Kapan (Instansi, Kanal, Tenggat)

LangkahKe manaKapanCatatan
Minta rincian tagihan & ajukan keringananLayanan pelanggan Atome: menu bantuan di aplikasi, email [email protected], telepon 021-30095488 (tercantum di atome.id)Sebelum atau segera setelah jatuh tempoMinta rincian pokok, biaya, dan denda secara tertulis. Sertakan alasan, bukti penghasilan, dan usulan jadwal bayar.
Keberatan atas tagihan atau cara penagihanKanal pengaduan resmi Atome yang samaSegeraTenggat jawaban 10 hari kerja (+10 bila diperpanjang). Simpan nomor tiket.
Cek catatan SLIKiDebKu OJK (idebku.ojk.go.id) atau layanan tatap muka OJKSebelum dan sesudah pelunasanGratis. Bila ada data keliru, ajukan koreksi ke pelapornya.
EskalasiKontak OJK 157, WhatsApp 081-157-157-157, [email protected], portal kontak157.ojk.go.idBila pengaduan ke Atome tidak ditanggapi atau tidak memuaskanLampirkan bukti pengaduan Anda ke Atome. Layanan OJK gratis.
Sengketa yang tidak selesaiLAPS SJK (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan)Setelah pengaduan internal tidak menghasilkan penyelesaianMisalnya perhitungan tagihan yang Anda nilai tidak sesuai perjanjian.
Ancaman, pemerasan, penyebaran dataPolres/Polda setempat atau kanal aduan siber PolriSecepatnyaBawa bukti di STEP 4 dan minta tanda bukti laporan.

Soal waktu: tidak ada tenggat hukum yang "menyelamatkan" Anda bila bertindak sebelum tanggal tertentu. Denda terus berjalan dan data SLIK diperbarui berkala, jadi makin cepat Anda menghubungi Atome, makin kecil beban yang menumpuk.


4
Langkah 4

📋 Dokumen & Bukti yang Disiapkan

Untuk negosiasi:

  1. KTP Anda.
  2. Perjanjian atau syarat dan ketentuan yang Anda setujui (tangkap layar dari aplikasi): nama pemberi pembiayaan, tenor, biaya, dan ketentuan denda.
  3. Riwayat cicilan: tanggal jatuh tempo, tanggal bayar, rincian pokok dan denda.
  4. Bukti pembayaran sebelumnya.
  5. Bukti kondisi keuangan: slip gaji, surat PHK, surat keterangan sakit, atau mutasi rekening.
  6. Usulan jadwal bayar tertulis (berapa per bulan, mulai kapan).

Bila ada pelanggaran penagihan: 7. Catatan setiap kontak: tanggal, jam, nomor penelepon, nama penagih, isi pembicaraan. 8. Tangkapan layar pesan ancaman atau pesan yang dikirim ke keluarga, teman, atau kantor. 9. Keterangan saksi bila penagih datang ke rumah atau kantor. 10. Bukti keberatan yang sudah Anda kirim ke Atome, untuk dilampirkan saat mengadu ke OJK.


5
Langkah 5

⚠️ Jebakan yang Harus Dihindari

Jebakan 1: Mengabaikan tagihan dan menonaktifkan nomor ❌ JANGAN menghilang. Denda tetap berjalan dan keterlambatan tetap tercatat di SLIK. ✅ YANG BENAR: hubungi Atome secara tertulis, ajukan keringanan, dan simpan semua jawaban.


Jebakan 2: Membayar ke rekening pribadi atau tautan dari nomor tak dikenal ❌ JANGAN mentransfer ke rekening atas nama perorangan atau mengikuti tautan pembayaran dari SMS/WhatsApp tidak resmi, walaupun dijanjikan "diskon pelunasan". ✅ YANG BENAR: bayar hanya lewat menu pembayaran di aplikasi Atome resmi, dan pastikan setiap keringanan dikonfirmasi tertulis lewat kanal resmi.


Jebakan 3: Gali lubang tutup lubang ❌ JANGAN meminjam ke pinjol ilegal atau rentenir untuk menutup tagihan Atome. ✅ YANG BENAR: utamakan negosiasi dengan penyedia. Bila memang perlu dana, gunakan lembaga berizin dan hitung dulu kemampuan bayar Anda. Lihat cara cek pinjol legal OJK.


Jebakan 4: Takut ancaman "dipenjara karena telat bayar" ❌ JANGAN panik lalu menyerahkan uang atau data tambahan di luar kanal resmi. ✅ YANG BENAR: ketidakmampuan membayar utang bukan dasar pemidanaan (Pasal 19 ayat (2) UU 39/1999). Ancaman seperti itu justru dapat diadukan sebagai pelanggaran cara penagihan.


Jebakan 5: Membayar "jasa hapus SLIK" ❌ JANGAN membayar pihak yang menjanjikan catatan SLIK bisa diputihkan. ✅ YANG BENAR: catatan SLIK berubah karena pelapor memperbarui datanya, misalnya setelah tunggakan dilunasi, atau karena koreksi atas data yang salah. Lihat panduan cek SLIK OJK online.


Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah Atome termasuk pinjol?+

Bukan dalam arti pindar/P2P lending. Atome PayLater disediakan oleh PT Atome Finance Indonesia, perusahaan pembiayaan yang diawasi OJK, sehingga yang berlaku adalah aturan BNPL perusahaan pembiayaan (POJK 32/2025, POJK 46/2024 jo. POJK 35/2025, PADK 2/2026) dan POJK 22/2023, bukan aturan khusus pindar.

Berapa denda telat bayar Atome?+

Besarnya mengikuti perjanjian dan ketentuan yang berlaku saat Anda bertransaksi. Kami tidak menemukan angka denda di halaman resmi Atome yang bisa dijadikan rujukan, jadi angka yang beredar di media sebaiknya tidak dijadikan patokan. Minta rincian tertulis lewat kanal resmi; surat peringatan wajib memuat informasi denda dan/atau ganti rugi (Pasal 60 POJK 22/2023).

Apakah telat bayar Atome masuk SLIK OJK?+

Bisa. Perusahaan pembiayaan termasuk pelapor SLIK, dan SLIK dikelola OJK. Cek laporan Anda sendiri secara gratis lewat iDebKu OJK. Setelah lunas, pastikan statusnya diperbarui; riwayat keterlambatan sebelumnya tetap bisa terlihat untuk beberapa waktu.

Bolehkah penagih Atome menghubungi keluarga atau kantor saya?+

Tidak untuk menagih. Pasal 62 ayat (2) POJK 22/2023 mewajibkan penagihan tidak dilakukan kepada pihak selain konsumen, dan hanya Senin–Sabtu di luar hari libur nasional pukul 08.00–20.00 waktu setempat. Catat setiap kejadian, ajukan keberatan ke Atome, lalu adukan ke Kontak OJK 157 bila berlanjut.

Bisakah saya digugat ke pengadilan?+

Bisa. Penyedia berhak menggugat wanprestasi, termasuk lewat gugatan sederhana untuk nilai gugatan materiil sampai Rp500 juta (Pasal 3 ayat (1) PERMA 4/2019). Bila menerima panggilan sidang, hadirlah dan bawa bukti pembayaran serta usulan penyelesaian.


Dasar Hukum

  • POJK 32/2025Terverifikasi dari sumber resmi
    Diverifikasi: 2026-11-11
  • PADK 2/2026Terverifikasi dari sumber resmi
    Diverifikasi: 2026-11-11
  • POJK 46/2024 jo. POJK 35/2025Terverifikasi dari sumber resmi
    Diverifikasi: 2026-11-11
  • POJK 22/2023 · Pasal 60Terverifikasi dari sumber resmi
    Diverifikasi: 2026-11-11
  • POJK 22/2023 · Pasal 61Terverifikasi dari sumber resmi
    Diverifikasi: 2026-11-11
  • POJK 22/2023 · Pasal 62 ayat (2)Terverifikasi dari sumber resmi
    Diverifikasi: 2026-11-11
  • POJK 22/2023 · Pasal 62 ayat (3)Terverifikasi dari sumber resmi
    Diverifikasi: 2026-11-11
  • POJK 22/2023 · Pasal 62 ayat (4)Terverifikasi dari sumber resmi
    Diverifikasi: 2026-11-11
  • POJK 22/2023Terverifikasi dari sumber resmi
    Diverifikasi: 2026-11-11
  • POJK 18/POJK.03/2017 jo. POJK 64/POJK.03/2020 jo. POJK 11/2024 · Pasal 2 ayat (1)Terverifikasi dari sumber resmi
    Diverifikasi: 2026-11-11
  • UU 39/1999 · Pasal 19 ayat (2)Terverifikasi dari sumber resmi
    Diverifikasi: 2026-11-11
  • UU 27/2022 · Pasal 65 ayat (2) jo. Pasal 67 ayat (2)Terverifikasi dari sumber resmi
    Diverifikasi: 2026-11-11
  • UU 1/2024 (Perubahan Kedua UU ITE) · Pasal 29 jo. Pasal 45BTerverifikasi dari sumber resmi
    Diverifikasi: 2026-11-11
  • UU 1/2023 (KUHP baru) · Pasal 482Terverifikasi dari sumber resmi
    Diverifikasi: 2026-11-11
  • PERMA 4/2019 · Pasal 3 ayat (1)Terverifikasi dari sumber resmi
    Diverifikasi: 2026-11-11

Riwayat Pembaruan

  • — Diverifikasi & diterbitkan (kutipan dicek ke sumber resmi), ditulis ulang: Atome PayLater dijelaskan sebagai BNPL dari PT Atome Finance Indonesia (perusahaan pembiayaan; izin usaha diberlakukan OJK lewat KEP-419/NB.11/2021 setelah perubahan nama dari PT Mega Finadana), aplikasi oleh PT Mega Shopintar Indonesia, dan Atome Card sebagai kartu kredit co-branded PT Bank Mayapada Internasional Tbk; dasar hukum BNPL multifinance memakai POJK 32/2025, POJK 46/2024 jo. POJK 35/2025, dan PADK 2/2026 (FAQ OJK), bukan aturan pindar; dihapus kontak fiktif (1500-135, [email protected], WhatsApp 087788880000, 'OJKO/OJK Ombudsman', 'Bapak/Badan Arbitrase Perbankan Indonesia', bankarupit.org), UU 8/1997 (dokumen perusahaan, tidak relevan), 'UU 39/1999 Pasal 28G' (keliru), POJK 22/2023 Pasal 56-57 sebagai 'kewajiban restrukturisasi', jam penagihan 21.00-06.00 dan 'maks. 3x sehari', denda '2-5% per bulan', SLIK 'setelah 90 hari' dan 'tersimpan 2 tahun', istilah 'BI Checking', tenggat karangan, serta akhir draf yang terpotong; diganti kontak resmi dari atome.id ([email protected], 021-30095488), Pasal 60, 61, 62 ayat (2)-(4) POJK 22/2023, penanganan pengaduan 10+10 hari kerja, SLIK OJK (Pasal 2 ayat (1) POJK 18/POJK.03/2017 jo. POJK 64/POJK.03/2020 jo. POJK 11/2024), Pasal 19 ayat (2) UU 39/1999, Pasal 65 ayat (2) jo. 67 ayat (2) UU 27/2022, Pasal 29 jo. 45B UU 1/2024, Pasal 482 KUHP baru (dahulu Pasal 368 KUHP lama), Pasal 3 ayat (1) PERMA 4/2019, Kontak OJK 157 dan LAPS SJK; besaran denda tidak dicantumkan karena tidak ditemukan di sumber resmi.
  • — Draft otomatis ??gate 1쨌2 (yellow)