Joki pinjol pinjam akun untuk orang lain risiko

Istilah "joki pinjol" dipakai untuk dua praktik yang sering bercampur:

1. Anda yang "dipinjam namanya". KTP, swafoto, nomor HP, atau akun pinjol Anda dipakai untuk mengajukan pinjaman, lalu uangnya diserahkan ke teman, saudara, atau "bos" yang menjanjikan akan mencicil. Kadang Anda diberi imbalan.
2. Anda memakai jasa joki. Orang lain menawarkan diri "mengurus" pengajuan pinjol untuk Anda — biasanya karena riwayat kredit Anda buruk — dengan meminta data pribadi, foto KTP, atau akses akun Anda.

OJK menyatakan praktik joki pinjol melanggar ketentuan karena pengajuan pinjaman seharusnya dilakukan langsung oleh peminjam sendiri, dan mengingatkan bahwa penyedia jasa joki berisiko menipu serta menyebarkan data pribadi.

Tanyakan pada diri Anda:

• Atas nama siapa perjanjian pinjaman dibuat dan ke rekening siapa dana dicairkan?
• Apakah Anda menyetujui pengajuan itu, atau data Anda dipakai tanpa izin?
• Apakah ada data yang tidak benar (misalnya slip gaji atau mutasi rekening palsu) dalam pengajuan?

Jawaban ini menentukan posisi hukum Anda: peminjam yang terikat perjanjian, atau korban penyalahgunaan data.

1. Aturan OJK: pinjaman harus diajukan sendiri dengan data yang benar

• Pinjol legal (penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi/LPBBTI) kini diatur POJK 40/2024, yang menggantikan POJK 10/POJK.05/2022. Penyelenggara wajib melakukan mitigasi risiko, antara lain verifikasi identitas pengguna dan keaslian dokumen.
• SEOJK 19/SEOJK.06/2025 (Romawi IX angka 6) mensyaratkan penerima dana perorangan berusia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah, berpenghasilan rata-rata paling sedikit Rp3 juta per bulan dengan bukti yang valid, dan menggunakan gawai milik sendiri dalam proses pendanaan. Joki pinjol jelas bertentangan dengan syarat ini.
• Pendanaan yang disalurkan dengan identitas palsu atau identitas pihak lain yang tidak menikmati pendanaan termasuk penyimpangan, dan penyelenggara harus menurunkan kualitasnya menjadi macet (SEOJK 19/SEOJK.06/2025 Romawi XVI angka 4).

2. Secara perdata, utang melekat pada nama di perjanjian

• Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdata), dan perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya (Pasal 1340 KUHPerdata).
• Artinya, bila Anda sendiri yang menyetujui perjanjian pinjaman, pinjol berhubungan dengan Anda, bukan dengan orang yang memakai uangnya. Janji "nanti saya yang cicil" hanya mengikat Anda dan orang itu.
• Bila orang tersebut ingkar janji, Anda dapat menuntutnya atas dasar kesepakatan di antara kalian berdua, termasuk ganti rugi karena tidak dipenuhinya perikatan (Pasal 1243 KUHPerdata). Karena itu, bukti kesepakatan sangat penting.

3. Dampak ke SLIK (riwayat kredit)

• Berdasarkan POJK 11/2024 (perubahan kedua POJK 18/POJK.03/2017 tentang SLIK), penyelenggara LPBBTI menjadi pelapor wajib SLIK, dengan batas waktu paling lama satu tahun sejak POJK itu diundangkan (31 Juli 2024).
• Kualitas pendanaan dinyatakan macet bila keterlambatan pembayaran melewati 90 hari kalender (SEOJK 19/SEOJK.06/2025 Romawi XVI angka 3). Catatan ini melekat pada nama dan NIK Anda dan dapat menyulitkan pengajuan kredit ke bank atau lembaga keuangan lain.

4. Risiko pidana — tergantung fakta

• Penipuan: Pasal 492 KUHP baru (UU 1/2023; dahulu Pasal 378 KUHP lama) menjerat orang yang dengan nama palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain menyerahkan barang atau uang. Pasal ini relevan bila joki atau "pemakai nama" sejak awal berniat tidak membayar dan menipu pemilik identitas atau pemberi pinjaman.
• Pemalsuan surat: Pasal 391 KUHP baru (dahulu Pasal 263 KUHP lama) mengancam pembuatan surat palsu atau pemalsuan surat, serta penggunaan surat palsu seolah-olah benar, bila dapat menimbulkan kerugian. Ini relevan bila dalam pengajuan dipakai slip gaji, mutasi rekening, atau dokumen lain yang dipalsukan — dan Anda bisa ikut terseret bila sengaja menyerahkannya.
• Penyalahgunaan data pribadi: Pasal 65 ayat (3) UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi melarang setiap orang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya; ancaman pidananya diatur Pasal 67 ayat (3). Ini melindungi Anda bila data Anda dipakai tanpa izin atau melebihi yang Anda setujui (misalnya joki mengajukan pinjaman tambahan di aplikasi lain).

Soal waktu: tidak ada tenggat hukum baku untuk langkah-langkah di atas, tetapi makin cepat Anda bertindak, makin kecil tunggakan yang menumpuk dan makin lengkap bukti digitalnya.

Wajib:

1. KTP Anda.
2. Data pinjaman: nama aplikasi, nomor perjanjian, tanggal pencairan, jumlah, jadwal cicilan (tangkapan layar dari aplikasi).
3. Bukti aliran dana: mutasi rekening yang menunjukkan dana masuk ke rekening Anda lalu ditransfer ke orang lain, atau langsung dicairkan ke rekening orang lain.
4. Bukti kesepakatan dengan orang yang memakai uang: chat, pesan suara, surat pernyataan, atau saksi bahwa ia berjanji membayar cicilan.
5. Kronologi tertulis: siapa yang meminta, kapan data atau akun diserahkan, siapa yang memegang ponsel saat pengajuan.

Pendukung: 6. Hasil cek SLIK/iDeb terbaru. 7. Bukti pembayaran cicilan yang sudah dilakukan (oleh Anda atau oleh orang lain). 8. Tangkapan layar tawaran jasa joki (akun media sosial, nomor WhatsApp), bila Anda memakai jasa joki. 9. Bukti tagihan atau ancaman dari penagih, bila ada.

Jebakan 1: Percaya "nanti saya yang bayar" ❌ JANGAN mengira tanggung jawab berpindah karena orang lain berjanji mencicil. ✅ YANG BENAR: perjanjian dengan pinjol hanya mengikat pihak yang membuatnya (Pasal 1340 KUHPerdata). Bila ia berhenti membayar, tagihan dan catatan SLIK tetap atas nama Anda.

Jebakan 2: Menyerahkan KTP, swafoto, atau OTP ke jasa joki ❌ JANGAN memberikan data pribadi atau kode verifikasi kepada orang yang menjanjikan pinjaman "pasti cair walau riwayat kredit buruk". ✅ YANG BENAR: pinjol legal wajib memverifikasi identitas dan keaslian dokumen. Jasa yang menawarkan jalan pintas berisiko menipu dan menyebarkan data Anda.

Jebakan 3: Memalsukan bukti penghasilan ❌ JANGAN ikut membuat atau menyerahkan slip gaji atau mutasi rekening yang direkayasa agar lolos syarat. ✅ YANG BENAR: penyelenggara wajib memastikan kebenaran bukti penghasilan, dan pemalsuan surat diancam Pasal 391 KUHP baru (dahulu Pasal 263 KUHP lama).

Jebakan 4: Diam dan berhenti membayar ❌ JANGAN membiarkan cicilan menunggak sambil menunggu orang lain membayar. ✅ YANG BENAR: lewat 90 hari, kualitas pendanaan menjadi macet di SLIK. Bila memungkinkan, bayar dulu untuk melindungi riwayat kredit Anda, lalu tagih orang yang memakai uang dengan bukti kesepakatan.

Jebakan 5: Tidak mengecek pinjaman lain atas nama Anda ❌ JANGAN berasumsi hanya ada satu pinjaman. ✅ YANG BENAR: cek SLIK di idebku.ojk.go.id. Bila ada pinjaman lain yang tidak Anda setujui, ajukan sanggahan ke pinjol terkait dan laporkan ke OJK serta polisi.