Cara lapor pinjol ke afpi

Sebelum memilih ke mana melapor, jawab dua pertanyaan ini:

1. Apakah pinjolnya berizin OJK? Cek nama aplikasi dan nama perusahaannya di daftar penyelenggara pinjaman daring berizin di situs ojk.go.id, atau tanyakan ke Kontak OJK 157. Situs AFPI (afpi.or.id) juga menyediakan pencarian platform anggota, tetapi rujukan utama status izin tetap daftar OJK.

2. Apa masalahnya?

• Penagihan kasar, menagih ke keluarga/rekan kerja, menagih di luar jam → pelanggaran aturan penagihan.
• Bunga, denda, atau biaya yang tidak sesuai perjanjian → sengketa konsumen.
• Ancaman kekerasan, pemerasan, penyebaran foto/data pribadi → ada unsur pidana.

Posisi AFPI yang perlu dipahami:

• Setiap penyelenggara pinjaman daring berizin wajib menjadi anggota asosiasi yang ditunjuk OJK (Pasal 80 ayat (1) POJK 40/2024). AFPI menyatakan di situs resminya bahwa ia ditunjuk OJK sebagai asosiasi resmi penyelenggara ini.
• Asosiasi berperan membantu mengelola pengaduan konsumen/masyarakat, wajib memiliki dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku, serta wajib memiliki komite etik (Pasal 84 POJK 40/2024).
• AFPI tidak berwenang mencabut izin, menjatuhkan sanksi administratif OJK, atau menindak pinjol ilegal. Kewenangan itu ada pada OJK, Satgas PASTI, dan aparat penegak hukum.

1. Penagihan harus sesuai aturan (berlaku untuk pinjol berizin) Pasal 62 POJK 22/2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan mewajibkan penagihan:

• tidak memakai ancaman, kekerasan, dan/atau tindakan yang mempermalukan;
• tidak memakai tekanan fisik maupun verbal;
• tidak ditujukan kepada pihak selain Konsumen;
• tidak terus-menerus yang bersifat mengganggu;
• di alamat penagihan atau domisili Konsumen;
• hanya Senin–Sabtu di luar hari libur nasional, pukul 08.00–20.00 waktu setempat (di luar itu hanya dengan persetujuan Konsumen lebih dahulu).

POJK 40/2024 mengarahkan penyelenggara pinjaman daring untuk menerapkan pelindungan konsumen sesuai POJK 22/2023 tersebut.

2. Kontak darurat bukan untuk ditagih SEOJK 19/SEOJK.06/2025 menegaskan kontak darurat hanya untuk mengonfirmasi keberadaan peminjam, bukan untuk menagih pemilik kontak darurat itu.

3. Hak mengadu dan mendapat jawaban Berdasarkan POJK 22/2023, penyelenggara wajib menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan tertulis paling lama 10 hari kerja sejak dokumen lengkap diterima (dapat diperpanjang paling lama 10 hari kerja dengan pemberitahuan tertulis), dan dilarang memungut biaya atas layanan pengaduan.

4. Bila ada unsur pidana (berlaku juga untuk pinjol ilegal)

• Pemerasan: Pasal 482 KUHP baru (UU 1/2023; dahulu Pasal 368 KUHP lama) — memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan barang/uang demi keuntungan secara melawan hukum.
• Ancaman lewat pesan elektronik: larangan dalam Pasal 29 UU 1/2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE (mengirim informasi elektronik langsung kepada korban berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti); ancaman pidananya diatur dalam Pasal 45B.
• Penyebaran data pribadi: Pasal 65 ayat (2) UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi melarang mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum; ancaman pidananya diatur dalam Pasal 67 ayat (2).

Soal waktu: tidak ada tenggat hukum bagi Anda untuk melapor ke AFPI atau Satgas PASTI, tetapi laporkan secepatnya selagi bukti (pesan, nomor penagih, tautan aplikasi) masih lengkap.

Wajib:

1. Identitas Anda (nama, email, nomor telepon aktif) — formulir AFPI meminta data ini.
2. Nama platform persis seperti di aplikasi, plus nama perusahaannya.
3. Waktu kejadian dan kronologi singkat: tanggal pinjam, jumlah diterima, jumlah sudah dibayar, kapan dan bagaimana pelanggaran terjadi.
4. Tangkapan layar pesan/telepon penagihan dengan tanggal dan jam terlihat — ini bukti utama pelanggaran jam penagihan.

Pendukung: 5. Perjanjian pinjaman dan rincian tagihan (pokok, bunga, denda, biaya). 6. Nomor telepon/akun penagih dan identitas yang mereka sebutkan. 7. Keterangan atau tangkapan layar dari keluarga/rekan kerja yang ikut dihubungi. 8. Bukti pengaduan Anda sebelumnya ke penyelenggara dan tanggapannya. 9. Untuk pinjol ilegal: tautan unduh/situs, nama pengembang, nomor rekening/e-wallet tujuan pembayaran.

Jebakan 1: Melapor pinjol ilegal hanya ke AFPI ❌ JANGAN berharap AFPI bisa menutup aplikasi ilegal — pinjol ilegal bukan anggotanya. ✅ YANG BENAR: laporkan ke Satgas PASTI (sipasti.ojk.go.id), dan ke polisi bila ada ancaman atau penyebaran data.

Jebakan 2: Menganggap AFPI sama dengan OJK ❌ JANGAN berhenti di aduan AFPI bila Anda butuh penyelesaian sengketa. ✅ YANG BENAR: AFPI menegakkan kode etik anggotanya. Pengaduan konsumen yang memiliki tenggat jawaban wajib ditempuh ke penyelenggara dan Kontak OJK 157 / APPK. Kedua jalur bisa ditempuh bersamaan.

Jebakan 3: Percaya klaim "anggota AFPI" atau "diawasi OJK" di iklan ❌ JANGAN percaya logo di iklan, pesan, atau halaman aplikasi. ✅ YANG BENAR: cek sendiri di daftar berizin di ojk.go.id atau lewat Kontak OJK 157.

Jebakan 4: Membayar "biaya laporan" atau "jasa pemutihan" ❌ JANGAN mentransfer uang atau menyerahkan OTP/PIN kepada pihak yang mengaku petugas OJK, AFPI, atau "konsultan pelunasan". ✅ YANG BENAR: kanal resmi di atas tidak memungut biaya. Gunakan alamat dan nomor yang Anda cari sendiri di situs resmi (afpi.or.id, ojk.go.id, kontak157.ojk.go.id), bukan yang dikirim orang tak dikenal.

Jebakan 5: Menganggap laporan menghapus utang ❌ JANGAN berhenti membayar dengan anggapan utang hapus setelah melapor. ✅ YANG BENAR: laporan menyasar cara penagihan dan biaya yang melanggar ketentuan. Kewajiban atas dana yang benar-benar Anda terima perlu diselesaikan lewat negosiasi, LAPS SJK, atau nasihat advokat/LBH.