Pinjol ilegal tidak usah dibayar benarkah

Jawab tiga pertanyaan ini dulu:

1. Benarkah aplikasinya ilegal? Penyelenggara pinjaman daring (LPBBTI/P2P lending) wajib lebih dulu memperoleh izin usaha dari OJK (Pasal 10 ayat (1) POJK 40/2024). Cek nama aplikasi dan nama perusahaannya di daftar penyelenggara berizin di ojk.go.id atau tanyakan ke Kontak OJK 157. Bila terdaftar dan berizin, artikel ini tidak berlaku untuk Anda: utang ke pinjol legal tetap wajib dibayar sesuai perjanjian.
2. Berapa uang yang benar-benar masuk ke rekening Anda? Bedakan "nilai pinjaman" di aplikasi dengan dana yang sungguh diterima setelah dipotong biaya.
3. Apa yang sedang terjadi sekarang? Hanya ditagih, atau sudah ada ancaman, teror ke kontak, atau penyebaran foto/data? Masing-masing ditangani lewat jalur berbeda (STEP 3).

Dari mana slogan "tidak usah dibayar"? Pada Oktober 2021, Menko Polhukam saat itu, Mahfud MD, mengimbau korban pinjol ilegal untuk tidak membayar, dan Ketua Satgas Waspada Investasi saat itu, Tongam L. Tobing, menyebut perjanjian pinjol ilegal tidak memenuhi syarat sah perjanjian. Itu pernyataan kebijakan pada masanya, bukan aturan yang menghapus utang, dan pandangan ahli hukum tentang hal ini tidak seragam.

1. Keabsahan perjanjian dengan pinjol ilegal bisa dipersoalkan

• Pasal 1320 KUHPerdata mensyaratkan empat hal agar perjanjian sah: kesepakatan, kecakapan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang (sebab yang halal).
• Pasal 1337 KUHPerdata: suatu sebab adalah terlarang jika dilarang oleh undang-undang, atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.
• Pasal 237 UU 4/2023 (P2SK) melarang setiap orang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan/atau untuk disalurkan kepada masyarakat, atau kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan penyaluran dana, yang menurut peraturan perundang-undangan wajib memiliki izin dari otoritas sektor keuangan. Karena penyelenggaraan LPBBTI wajib berizin OJK (Pasal 10 ayat (1) POJK 40/2024), menjalankan pinjol tanpa izin bertentangan dengan undang-undang.
• Dalam doktrin hukum perdata, tidak terpenuhinya syarat objektif (termasuk sebab yang tidak terlarang) dapat membuat perjanjian batal demi hukum. Namun, penilaian akhir atas sah atau tidaknya perjanjian tertentu ada pada hakim.

2. Tetapi uang yang Anda terima tidak otomatis boleh disimpan Sejumlah pendapat hukum, termasuk Klinik Hukumonline, menilai peminjam pada dasarnya tetap patut mengembalikan uang yang benar-benar diterimanya, karena tujuan pembatalan perjanjian adalah memulihkan keadaan seperti sebelum perjanjian dibuat. Artinya, yang paling lemah dasarnya adalah bunga, denda, dan biaya tambahan yang dibebankan pinjol ilegal, bukan pokok yang sudah Anda terima.

3. Pinjol ilegal itu sendiri yang melanggar hukum pidana

• Setiap orang yang dengan sengaja melanggar Pasal 237 UU P2SK diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 10 tahun, serta denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp1 triliun (Pasal 305 ayat (1) UU 4/2023).
• Untuk menangani kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan, OJK bersama otoritas/kementerian/lembaga terkait membentuk satuan tugas (Pasal 247 ayat (1) UU 4/2023). Satuan tugas ini kini bernama Satgas PASTI (Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal).

4. Ancaman dan teror saat menagih bisa dilaporkan

• Ancaman lewat pesan elektronik: mengirim informasi/dokumen elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti dilarang Pasal 29 UU 1/2024 (Perubahan Kedua UU ITE); ancaman pidananya diatur Pasal 45B: penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta.
• Penyebaran data pribadi: mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum dilarang Pasal 65 ayat (2) UU 27/2022 (Pelindungan Data Pribadi); ancaman pidananya diatur Pasal 67 ayat (2): penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp4 miliar.
• Pemerasan: memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan barang atau membuat pengakuan utang, dengan maksud menguntungkan diri secara melawan hukum, diatur Pasal 482 KUHP baru (UU 1/2023; dahulu Pasal 368 KUHP lama). Terpenuhi atau tidaknya unsur ini dinilai penyidik kasus per kasus.

Soal waktu: tidak ada tenggat baku untuk melapor ke Satgas PASTI atau polisi, tetapi laporkan secepatnya selagi bukti digital masih utuh dan nomor/rekening pelaku masih aktif.

Wajib:

1. KTP Anda (untuk laporan polisi).
2. Hasil pengecekan status izin: tangkapan layar pencarian di daftar OJK atau catatan jawaban Kontak OJK 157.
3. Data aplikasi: nama aplikasi, nama perusahaan yang tercantum, tautan unduhan, tangkapan layar tampilan pinjaman.
4. Mutasi rekening yang menunjukkan jumlah dana yang benar-benar masuk dan semua pembayaran yang sudah Anda lakukan.
5. Tangkapan layar penagihan dan ancaman lengkap dengan nomor/akun pengirim, tanggal, dan jam.

Pendukung: 6. Keterangan dan tangkapan layar dari keluarga atau rekan yang ikut dihubungi penagih. 7. Bukti penyebaran data/foto (unggahan, pesan berantai). 8. Kronologi tertulis singkat: kapan mengunduh aplikasi, kapan dana masuk, kapan teror dimulai.

Simpan cadangan bukti di email pribadi atau penyimpanan awan agar tidak hilang bila pesan dihapus pengirim.

Jebakan 1: Menganggap utang otomatis hapus ❌ JANGAN berpegang pada slogan "pinjol ilegal tidak usah dibayar" seolah-olah itu aturan resmi. ✅ YANG BENAR: pahami bahwa perjanjiannya bisa dipersoalkan, tetapi pengembalian dana yang benar-benar Anda terima tetap merupakan pertimbangan hukum dan etika yang wajar. Putuskan setelah statusnya jelas.

Jebakan 2: Salah mengira pinjol legal sebagai ilegal ❌ JANGAN berhenti membayar hanya karena penagihnya kasar atau bunganya terasa tinggi. ✅ YANG BENAR: cek izin di OJK. Bila berizin, utang tetap wajib dibayar; cara penagihan yang melanggar diadukan ke penyelenggara dan Kontak OJK 157.

Jebakan 3: Terus membayar "bunga" dan "denda" karena takut ❌ JANGAN menuruti tagihan yang terus membengkak atau mengambil pinjol lain untuk menutup pinjol ilegal. ✅ YANG BENAR: hitung dana yang benar-benar Anda terima, laporkan pinjolnya ke Satgas PASTI, dan bila memilih mengembalikan, lakukan dengan bukti tertulis yang jelas.

Jebakan 4: Mentransfer ke rekening perorangan penagih ❌ JANGAN membayar ke rekening pribadi atau nomor e-wallet yang dikirim lewat chat. ✅ YANG BENAR: setiap pembayaran harus bisa dilacak dan dibuktikan. Laporkan rekening penagih ke Satgas PASTI.

Jebakan 5: Menghapus bukti atau membalas ancaman ❌ JANGAN menghapus chat, memblokir sebelum menyimpan bukti, atau membalas dengan ancaman. ✅ YANG BENAR: simpan bukti dulu, laporkan ke polisi bila ada ancaman atau penyebaran data, lalu batasi komunikasi.