Pinjol syariah legal ojk akad dan denda

Iklan "pinjol syariah", "tanpa riba", atau "halal" makin banyak. Masalah yang biasa muncul:

• Belum tentu berizin: kata "syariah" bisa dipakai siapa saja dalam iklan. Yang menentukan legalitas adalah izin OJK sebagai penyelenggara LPBBTI.
• Akad tidak jelas: perjanjian tidak menyebut jenis akad, atau istilahnya syariah tetapi isinya sama dengan pinjaman berbunga biasa.
• Biaya membingungkan: ada margin, ujrah (imbalan jasa), biaya platform, dan denda yang tidak dijelaskan sejak awal.
• Penagihan kasar: menagih dengan ancaman atau menghubungi kontak darurat, sama seperti keluhan di pinjol konvensional.

Pisahkan dua pertanyaan: (1) apakah penyelenggaranya legal (izin OJK), dan (2) apakah akad dan biayanya sesuai dengan aturan OJK dan prinsip syariah. Penyelenggara legal pun bisa melanggar, dan pelanggaran itu bisa Anda adukan.

1. Pinjol syariah tunduk pada aturan pindar OJK

• POJK 40/2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi berlaku untuk penyelenggara konvensional maupun yang berdasarkan prinsip syariah. Aturan ini mengenal Dewan Pengawas Syariah (DPS), yaitu pihak yang mengawasi agar kegiatan penyelenggara sesuai prinsip syariah, dan memungkinkan penyelenggara konvensional membentuk unit usaha syariah.
• Artinya, pinjol syariah yang tidak berizin OJK sama dengan pinjol ilegal, apa pun klaim kehalalannya.

2. Akad harus jelas dan sesuai prinsip syariah (Fatwa DSN-MUI 117/DSN-MUI/II/2018) Fatwa tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah ini mensyaratkan layanan terhindar dari riba, gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi), tadlis (tidak transparan), dharar (bahaya), zhulm (merugikan salah satu pihak), dan hal yang haram. Akad yang dapat digunakan antara lain:

• al-bai' (jual beli, misalnya murabahah dengan margin yang disepakati);
• ijarah (sewa manfaat barang/jasa dengan imbalan/ujrah);
• mudharabah dan musyarakah (kerja sama usaha dengan bagi hasil);
• wakalah bi al-ujrah (pemberian kuasa dengan imbalan);
• qardh (pinjaman yang wajib dikembalikan sesuai kesepakatan). Jika perjanjian tidak menyebut akadnya atau angkanya samar, itu tanda bahaya — mintalah penjelasan tertulis sebelum menyetujui.

3. Margin/ujrah/bagi hasil tetap kena batas maksimum OJK SEOJK 19/SEOJK.06/2025 tentang Penyelenggaraan LPBBTI (berlaku sejak 31 Juli 2025, menggantikan SEOJK 19/SEOJK.06/2023) mewajibkan penyelenggara mematuhi batas maksimum manfaat ekonomi. Manfaat ekonomi mencakup bunga atau margin atau bagi hasil, serta biaya administrasi dan biaya sejenis — jadi pinjol syariah tidak bisa lolos dari batas ini hanya dengan mengganti istilah "bunga" menjadi "margin" atau "ujrah". Denda keterlambatan dihitung terpisah dari manfaat ekonomi. Angka batas bisa berubah; cek ketentuan terbaru di ojk.go.id atau tanyakan ke Kontak OJK 157.

4. Denda keterlambatan dalam akad syariah ada syaratnya (Fatwa DSN-MUI 17/DSN-MUI/IX/2000) Denda keterlambatan tidak otomatis haram atau ilegal. Menurut fatwa tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran:

• sanksi hanya boleh dikenakan kepada nasabah yang mampu membayar tetapi sengaja menunda atau tidak beritikad baik;
• nasabah yang tidak/belum mampu membayar karena force majeure tidak boleh dikenai sanksi;
• sanksi bersifat ta'zir (agar disiplin), berupa denda yang besarnya disepakati dan dibuat saat akad ditandatangani;
• dana dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial, bukan pendapatan penyelenggara. Jadi, tanyakan: apakah denda tercantum di akad, dan ke mana dana denda disalurkan?

5. Penagihan wajib beretika (Pasal 62 POJK 22/2023) POJK 22/2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan mewajibkan penagihan tanpa ancaman, kekerasan, tindakan mempermalukan, atau tekanan fisik maupun verbal, tidak ditujukan kepada pihak selain konsumen, dan hanya pada Senin–Sabtu di luar hari libur nasional pukul 08.00–20.00 waktu setempat.

6. Kewajiban bayar tetap ada Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (Pasal 1338 KUHPerdata). Label syariah mengubah bentuk akad dan imbal hasilnya, bukan menghapus kewajiban mengembalikan dana.

Soal waktu: tidak ada tenggat baku untuk mengadu yang bisa kami pastikan untuk semua kasus, tetapi makin cepat Anda bertindak, makin lengkap bukti dan makin kecil tagihan yang menumpuk.

Wajib:

1. Perjanjian/akad pembiayaan dari aplikasi atau email (unduh PDF atau tangkapan layar lengkap, termasuk syarat & ketentuan).
2. Rincian tagihan: pokok, margin/ujrah/bagi hasil, biaya lain, denda, dan tanggal jatuh tempo.
3. Riwayat pembayaran dan bukti transfer ke rekening/virtual account resmi.
4. Tangkapan layar penyelenggara di daftar berizin OJK (atau bukti bahwa namanya tidak ada).

Pendukung: 5. Bukti penagihan bermasalah: pesan, log panggilan dengan tanggal dan jam, nomor penagih. 6. Bukti kondisi tidak mampu bayar (misalnya PHK, sakit, bencana) — relevan untuk menolak denda ta'zir dan meminta keringanan. 7. Korespondensi dengan layanan pelanggan beserta nomor tiket pengaduan. 8. Kronologi singkat tertulis: kapan mengajukan, kapan dana cair, kapan masalah muncul.

Jebakan 1: Percaya label "syariah" tanpa cek izin ❌ JANGAN menganggap iklan "halal" atau "tanpa riba" sebagai bukti legal. ✅ YANG BENAR: cek nama perusahaan di daftar penyelenggara berizin di ojk.go.id. Tanpa izin OJK, Anda tidak mendapat perlindungan pengawasan OJK.

Jebakan 2: Klik "setuju" tanpa membaca akad ❌ JANGAN menyetujui pembiayaan sebelum tahu jenis akad dan total yang harus dibayar. ✅ YANG BENAR: pastikan tertulis jenis akad, nilai margin/ujrah/bagi hasil, biaya lain, dan ketentuan denda. Simpan salinannya sebelum dana cair.

Jebakan 3: Menganggap semua denda pasti haram, lalu berhenti bayar ❌ JANGAN menolak membayar seluruh tagihan dengan alasan "denda itu riba". ✅ YANG BENAR: pokok dan imbal hasil yang sah tetap wajib dibayar. Persoalkan dendanya secara khusus: apakah tercantum di akad, apakah Anda memang mampu tetapi sengaja menunda, dan apakah dana denda disalurkan sebagai dana sosial (Fatwa DSN-MUI 17/DSN-MUI/IX/2000).

Jebakan 4: Terima istilah ganti nama ❌ JANGAN menerima "biaya platform", "ujrah", atau "margin" tanpa angka jelas. ✅ YANG BENAR: semua komponen itu termasuk manfaat ekonomi yang dibatasi OJK (SEOJK 19/SEOJK.06/2025). Minta rinciannya dan bandingkan dengan batas terbaru dari OJK.

Jebakan 5: Negosiasi hanya lewat telepon ❌ JANGAN mengandalkan janji lisan penagih soal keringanan atau penghapusan denda. ✅ YANG BENAR: ajukan keringanan secara tertulis lewat kanal resmi, dan minta kesepakatan baru dituangkan tertulis. Bayar hanya ke rekening/virtual account atas nama penyelenggara.