Pinjaman online atas nama orang tua yang meninggal

Jawab empat pertanyaan ini dulu, karena jawabannya menentukan langkah Anda:

1. Pinjaman itu dibuat sebelum atau sesudah orang tua meninggal?
   • Sebelum meninggal: ini utang almarhum dan masuk ke urusan warisan. Lanjutkan ke STEP 2.
   • Sesudah meninggal (misalnya KTP almarhum dipakai orang lain untuk mengajukan pinjol): orang yang sudah meninggal tidak mungkin memberikan kesepakatan, padahal kesepakatan adalah syarat sah perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata). Ini indikasi penyalahgunaan identitas. Laporkan ke penyelenggara dengan akta kematian dan buat laporan polisi; ahli waris tidak perlu membayar pinjaman yang tidak pernah dibuat oleh almarhum.
2. Pinjol legal atau ilegal? Cek nama aplikasinya di daftar penyelenggara berizin OJK. Lihat cara cek pinjol legal OJK. Jika ilegal, baca juga pinjol ilegal tidak dibayar, benarkah boleh?.
3. Hukum waris apa yang berlaku bagi keluarga Anda? Uraian KUHPerdata di bawah umumnya dipakai bagi keluarga yang tidak tunduk pada hukum waris Islam. Bagi keluarga Muslim, lihat bagian KHI di STEP 2.
4. Berapa perkiraan harta dan utang almarhum? Catat semua harta (tabungan, kendaraan, rumah) dan semua utang (pinjol lain, kartu kredit, kredit bank). Perbandingan inilah yang menentukan apakah lebih aman menerima dengan hak istimewa atau menolak.

Siapa yang sama sekali tidak terkait: keluarga yang bukan ahli waris (misalnya ipar, atau saudara kandung ketika almarhum masih punya anak), teman, tetangga, rekan kerja, dan orang yang hanya dicantumkan sebagai kontak darurat. Pembahasan umum tentang utang orang meninggal (bank, kartu kredit, utang pribadi) ada di hutang orang meninggal, siapa yang bayar?.

---

1. Utang ikut berpindah bersama warisan Pewarisan terjadi karena kematian (Pasal 830 KUHPerdata), dan ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas barang, hak, dan piutang pewaris (Pasal 833 KUHPerdata). Sisi sebaliknya diatur Pasal 1100 KUHPerdata: ahli waris yang telah menerima warisan wajib ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat, dan beban lain, seimbang dengan bagian yang diterima masing-masing. Jadi penagih tidak bisa menagih "keluarga" secara umum; yang terkait hanya ahli waris, dan hanya sesuai sikap yang mereka pilih.

2. Tidak ada yang wajib menerima warisan Tiada seorang pun diwajibkan menerima warisan yang jatuh kepadanya (Pasal 1045 KUHPerdata). Ada tiga pilihan:

Pilihan	Akibat terhadap utang pinjol almarhum	Dasar
Menerima murni	Ikut menanggung utang sesuai bagian. Menurut ulasan hukumonline, bila harta warisan tidak cukup, ahli waris yang menerima murni tetap dapat ditagih dari harta pribadinya	Pasal 1100 KUHPerdata
Menerima dengan hak istimewa pemerincian harta	Tidak wajib membayar utang melebihi nilai harta warisan; harta pribadi tidak tercampur dengan harta peninggalan	Pasal 1032 KUHPerdata
Menolak	Dianggap tidak pernah menjadi ahli waris, sehingga tidak menanggung utang almarhum, tetapi juga tidak mendapat harta warisan sama sekali	Pasal 1057 dan 1058 KUHPerdata

3. Hak berpikir sebelum memutuskan Bila Anda belum tahu besar harta dan utang almarhum, Anda dapat menyampaikan pernyataan hak berpikir di kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat warisan terbuka (Pasal 1023 KUHPerdata). Anda lalu mendapat waktu empat bulan sejak pernyataan itu untuk membuat perincian harta dan menimbang, yang dapat diperpanjang hakim bila ada keadaan mendesak (Pasal 1024 KUHPerdata). Selama masa itu, Anda tidak dapat diharuskan bertindak sebagai ahli waris dan tidak dapat dijatuhi hukuman oleh pengadilan sebagai ahli waris; Anda tetap wajib menjaga harta peninggalan dengan baik (Pasal 1025 KUHPerdata).

4. Tidak ada tenggat "6 bulan" untuk menolak warisan Wewenang menolak warisan tidak hilang karena lewat waktu (Pasal 1062 KUHPerdata). Namun hak menolak bisa hilang karena perbuatan Anda sendiri:

• Sudah menerima, termasuk diam-diam. Penerimaan bisa tegas (menyebut diri ahli waris dalam akta) atau diam-diam, yaitu melakukan perbuatan yang jelas menunjukkan maksud menerima dan hanya boleh dilakukan sebagai ahli waris (Pasal 1048 KUHPerdata). Penerimaan oleh orang dewasa pada umumnya tidak dapat dibatalkan, kecuali karena paksaan atau penipuan (Pasal 1053 KUHPerdata).
• Menyembunyikan atau menghilangkan harta warisan. Ahli waris yang melakukannya kehilangan wewenang untuk menolak dan tetap menjadi ahli waris murni (Pasal 1064 KUHPerdata).

Mengurus pemakaman, sekadar menyimpan, mengawasi, atau mengurus sementara harta peninggalan tidak dianggap menerima warisan secara diam-diam (Pasal 1049 KUHPerdata).

5. Menolak harus lewat kepaniteraan Pengadilan Negeri Penolakan harus dilakukan dengan tegas melalui pernyataan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat warisan terbuka (Pasal 1057 KUHPerdata). Kesepakatan keluarga, pernyataan lisan kepada penagih, atau surat di bawah tangan tidak sama dengan penolakan menurut pasal ini. Penolakan berlaku untuk seluruh warisan, tidak bisa hanya menolak utangnya tetapi mengambil rumahnya.

6. Bagi keluarga Muslim (Kompilasi Hukum Islam) Ahli waris berkewajiban menyelesaikan utang pewaris dari harta peninggalan (Pasal 175 ayat (1) huruf b KHI), dan tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya (Pasal 175 ayat (2) KHI). Artinya, utang pinjol almarhum dibayar dari harta peninggalan sebelum harta dibagi; bila harta tidak cukup, ahli waris tidak wajib menutup kekurangannya dari harta pribadi, kecuali secara sukarela. Menurut ulasan hukumonline, hukum waris Islam tidak mengenal penolakan warisan seperti dalam KUHPerdata.

7. Asuransi kredit pindar bukan "asuransi pelunas" untuk ahli waris Penyelenggara pindar wajib memitigasi risiko dan dapat memfasilitasi pengalihan risiko Pendanaan bila ada permintaan dari Pemberi Dana (Pasal 148 ayat (2) POJK 40/2024). Bila memakai asuransi kredit, itu adalah kesepakatan antara Pemberi Dana dengan perusahaan asuransi, Pemberi Dana bertindak sebagai tertanggung, dan klaim dibayarkan langsung kepada Pemberi Dana (SEOJK 19/SEOJK.06/2025 Romawi XV angka 11, 12, dan 13). Jadi jangan berasumsi utang almarhum otomatis lunas karena "ada asuransi". Yang perlu Anda cek adalah apakah almarhum sendiri membeli asuransi jiwa atau perlindungan lain yang manfaatnya untuk melunasi pinjaman; tanyakan secara tertulis kepada penyelenggara dan periksa polis atau perjanjiannya.

8. Penagihan tetap wajib beretika POJK 22/2023 tidak mengatur khusus penagihan kepada ahli waris, tetapi setiap penagihan oleh penyelenggara berizin wajib dilakukan antara lain tanpa ancaman, kekerasan, atau tindakan mempermalukan; tanpa tekanan fisik maupun verbal; tidak kepada pihak selain Konsumen; tidak terus-menerus sehingga mengganggu; dan hanya Senin–Sabtu di luar hari libur nasional, pukul 08.00–20.00 waktu setempat (Pasal 62 ayat (2) POJK 22/2023). Penjelasan pasal itu menyebut menyebarkan informasi tunggakan ke kontak telepon sebagai tindakan mempermalukan, dan "terus-menerus" berarti lebih dari tiga kali dalam satu hari. Kontak darurat hanya untuk mengonfirmasi keberadaan Penerima Dana, bukan untuk menagih pemilik kontak darurat (SEOJK 19/SEOJK.06/2025 Romawi VIII angka 1). Lihat juga DC pinjol hubungi kontak darurat dan jam penagihan pinjol yang diperbolehkan.

9. Hak atas rincian tunggakan Surat peringatan untuk pinjaman yang wanprestasi wajib memuat paling sedikit tanggal jatuh tempo, jumlah hari keterlambatan, sisa pokok, manfaat ekonomi, serta denda dan/atau ganti rugi yang terutang (Pasal 60 ayat (2) POJK 22/2023). Minta rincian seperti ini sebelum Anda memutuskan apa pun.

---

Situasi	Langkah	Ke mana	Kapan
Baru tahu ada pinjol almarhum	Beri tahu kematian secara tertulis, lampirkan akta kematian; minta perjanjian dan rincian tagihan tertulis; tanyakan apakah ada asuransi jiwa atau perlindungan atas pinjaman	Layanan pengaduan/pelanggan resmi di aplikasi atau situs penyelenggara	Segera; simpan nomor tiket
Belum tahu harta dan utang mana yang lebih besar	Sampaikan pernyataan hak berpikir (Pasal 1023 KUHPerdata)	Kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat warisan terbuka	Sebelum mengambil sikap; masa berpikir 4 bulan sejak pernyataan (Pasal 1024)
Utang lebih besar dari harta	Menerima dengan hak istimewa pemerincian atau menolak warisan	Kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat warisan terbuka	Sebelum melakukan perbuatan yang bisa dianggap menerima warisan
Memilih membayar dari harta warisan	Negosiasi pelunasan atau keringanan atas nama penyelesaian harta warisan; minta kesepakatan tertulis	Penyelenggara	Setelah rincian tagihan diterima. Lihat cara nego diskon pelunasan pinjol
Penagihan kasar, ke tetangga/kontak, atau di luar jam	Ajukan pengaduan tertulis berisi bukti	Penyelenggara, lalu Kontak OJK 157: telepon 157, WhatsApp 081157157157, email [email protected], portal kontak157.ojk.go.id	Segera setelah kejadian
Sengketa dengan penyelenggara tidak selesai	Penyelesaian sengketa	LAPS SJK atau pengadilan	Setelah pengaduan ke penyelenggara tidak menyelesaikan masalah
Ancaman kekerasan, penyebaran data, atau KTP almarhum dipakai mengajukan pinjol	Buat laporan polisi dengan bukti	Kantor polisi terdekat (SPKT)	Segera
Pinjol ilegal	Laporkan aplikasinya	Satgas PASTI: sipasti.ojk.go.id atau Kontak OJK 157	Segera

Soal biaya pengadilan: biaya pernyataan di kepaniteraan mengikuti ketentuan Pengadilan Negeri setempat. Tanyakan langsung di PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) pengadilan tersebut.

---

Untuk pernyataan di Pengadilan Negeri (hak berpikir, menerima dengan hak istimewa, atau menolak):

1. Akta kematian almarhum.
2. KTP dan Kartu Keluarga Anda.
3. Bukti hubungan dengan almarhum (akta kelahiran, akta perkawinan, atau surat keterangan ahli waris).
4. Persyaratan tambahan sesuai ketentuan pengadilan setempat; tanyakan di PTSP sebelum datang. Bila diwakili, siapkan surat kuasa.

Untuk berurusan dengan penyelenggara pinjol: 5. Nama aplikasi/penyelenggara, nomor pinjaman, dan tangkapan layar tagihan. 6. Perjanjian Pendanaan dan rincian tunggakan tertulis (pokok, manfaat ekonomi, denda). 7. Daftar harta dan utang almarhum sebagai dasar memilih sikap. 8. Bukti pernyataan di Pengadilan Negeri, bila sudah ada, untuk ditunjukkan kepada penagih.

Untuk pengaduan penagihan: 9. Catatan tanggal, jam, dan nomor penelepon; rekaman atau tangkapan layar pesan; nama penagih. 10. Bukti pesan yang dikirim ke kontak, tetangga, atau kontak darurat.

---

Jebakan 1: Percaya ada batas waktu 6 bulan ❌ JANGAN panik karena kabar "kalau lewat 6 bulan otomatis dianggap menerima warisan". ✅ YANG BENAR: hak menolak tidak hilang karena lewat waktu (Pasal 1062 KUHPerdata). Yang membuat Anda kehilangan hak menolak adalah menerima warisan (termasuk diam-diam) atau menyembunyikan harta warisan (Pasal 1048 dan 1064 KUHPerdata). Pihak yang berkepentingan dapat mendesak Anda menentukan sikap, jadi tetap putuskan secepatnya.

---

Jebakan 2: Menguasai harta almarhum sebelum menentukan sikap ❌ JANGAN menjual kendaraan, menarik tabungan untuk keperluan pribadi, atau membagi-bagi harta almarhum bila Anda masih mempertimbangkan untuk menolak. ✅ YANG BENAR: batasi tindakan pada pemakaman, penyimpanan, pengawasan, dan pengurusan sementara (Pasal 1049 KUHPerdata), lalu ambil sikap resmi di kepaniteraan Pengadilan Negeri.

---

Jebakan 3: Menyanggupi bayar atas nama pribadi ❌ JANGAN berkata atau menulis "saya yang akan melunasi" kepada penagih, apalagi menandatangani surat pengakuan utang atas nama Anda. ✅ YANG BENAR: sampaikan bahwa utang almarhum akan diselesaikan sesuai hukum waris dan dari harta peninggalan, setelah Anda menerima rincian tertulis.

---

Jebakan 4: Mengira utang lunas karena "ada asuransi" ❌ JANGAN berasumsi pinjaman pasti ditanggung asuransi lalu mengabaikan tagihan. ✅ YANG BENAR: asuransi kredit pada pindar melindungi Pemberi Dana (SEOJK 19/SEOJK.06/2025 Romawi XV angka 12). Tanyakan secara tertulis apakah ada asuransi jiwa atas nama almarhum yang terkait pinjaman itu, dan minta buktinya.

---

Jebakan 5: Mentransfer ke rekening pribadi penagih ❌ JANGAN membayar ke rekening perorangan, walaupun dijanjikan "utang almarhum langsung dianggap lunas". ✅ YANG BENAR: bayar hanya lewat kanal pembayaran resmi yang tertera di aplikasi atau surat resmi penyelenggara, lalu minta surat keterangan lunas. Lihat cara minta surat keterangan lunas.

---

Jebakan 6: Membiarkan kontak darurat ditekan ❌ JANGAN membiarkan saudara atau teman yang menjadi kontak darurat merasa wajib membayar. ✅ YANG BENAR: kontak darurat bukan untuk penagihan (SEOJK 19/SEOJK.06/2025 Romawi VIII angka 1). Adukan penagihan seperti itu ke penyelenggara dan Kontak OJK 157.

---